Kebijakan di tempat kerja adalah pernyataan dari pimpinan perusahaan yang menguraikan standar perilaku atau batasan. Perusahaan memiliki kebijakan yang mencakup beragam kegiatan bisnis. Sementara karyawan terkadang mengeluh tentang kebijakan tertentu, manual sumber daya manusia yang menyeluruh sangat penting untuk membentuk budaya dan etika organisasi.
Manfaat
Kebijakan di tempat kerja memberikan struktur dan kerangka kerja yang jelas tentang perilaku yang diterima dalam organisasi. Ini menguntungkan manajer dan karyawan. Kebijakan yang jelas memandu karyawan dalam situasi di mana ketidakpastian atau dilema moral ada. Pegawai penjualan dapat merujuk pada kebijakan pengeluaran yang dapat diganti untuk membantu memutuskan apa yang akan diklaim sebagai pengeluaran untuk perjalanan bisnis. Kebijakan juga memberikan pedoman untuk memastikan perilaku yang konsisten di seluruh organisasi sehingga perilaku karyawan dievaluasi secara objektif. Kebijakan meningkatkan potensi untuk menciptakan tempat kerja yang kolaboratif dengan semua karyawan di halaman yang sama.
Tantangan
Dalam beberapa kasus, karyawan menemukan kebijakan yang sulit dipatuhi karena alasan pribadi atau etika. Perusahaan ritel mungkin memiliki kebijakan bahwa semua manajer harus bekerja dua akhir pekan dalam sebulan. Kebijakan ini dapat bertentangan dengan upaya manajer untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Kebijakan yang terlalu sempit dengan sedikit fleksibilitas juga dapat menyulitkan bisnis dan karyawan untuk beradaptasi. Toko ritel mungkin memiliki kebijakan ketat untuk tidak ada pengembalian tanpa tanda terima. Hal ini menempatkan lini depan melayani karyawan dalam posisi yang sulit karena harus membaca kebijakan untuk pelanggan daripada menilai masing-masing situasi yang diberikan sendiri.
Contohnya
Rentang kebijakan yang diberikan perusahaan adalah signifikan. Beberapa mempertahankan angka sederhana, sementara yang lain memiliki binder besar atau manual penuh dengan mereka. Kebijakan SDM mencakup item-item tentang kompensasi, jam kerja, aturan berpakaian, pelecehan seksual, kekerasan, penindasan, absen dan pembangkangan. Kebijakan dalam layanan pelanggan membantu memandu karyawan dalam bisnis ritel atau layanan. Selain itu, beberapa perusahaan memiliki kebijakan khusus departemen terkait dengan sifat pekerjaan. Organisasi penjualan sering memiliki manual kebijakan hanya untuk profesional penjualan karena banyaknya wilayah abu-abu etis dalam penjualan.
Komunikasi
Sebagian besar organisasi memiliki manual kebijakan yang dibuat oleh Sumber Daya Manusia yang didistribusikan kepada pekerja selama orientasi perekrutan baru. Manajer biasanya meninjau kebijakan utama dengan karyawan mereka. Seiring waktu, kebijakan diperkuat melalui email atau memo perusahaan, melalui pujian manajer kepada karyawan yang mengikuti kebijakan dengan sukses dan melalui umpan balik atau koreksi ketika karyawan melanggar kebijakan. Manual kebijakan juga menjelaskan konsekuensi bagi karyawan yang melanggar kebijakan yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan dan jumlah kejadian.
FAQ - 💬
❓ Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan?
👉 Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
❓ Apa yang dimaksud dengan kebijakan perusahaan?
👉 Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
❓ Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan K3?
👉 KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Kebijakan K3 berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek.
❓ Bagaimana penerapan K3 di tempat kerja?
👉 18 Syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja
- Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
- Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
- Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.
- Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
- Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
- Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
❓ Kenapa harus ada kebijakan?
👉 Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru, tetapi dengan adanya kebijakan permasalahan yang terselesaikan maka dari itu kebijakan publik harus menjadi solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh ...
❓ Mengapa kebijakan itu dibuat?
👉 Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
❓ Apa tujuan dari kebijakan perusahaan?
👉 1. Untuk mengatur ketidakpastian secara efektif dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan Kesempatan. 2. Untuk memahami "resiko yang ada" dalam semua proses yang dapat mempengaruhi kinerja perseroan dan stakeholder. 3. Untuk menilai tingkat keparahan dan menanggulangi kemungkinan kejadian kejadiannya.
❓ Siapa yang membuat kebijakan K3?
👉 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.
❓ Siapa yang mengeluarkan kebijakan K3?
👉 Kebijakan pemerintah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat beragam, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan-Pemerintah, Kepmen dan bahkan Pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
❓ Apa tujuan K3 di tempat kerja?
👉 3 (tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tersebut antara lain : Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.
❓ 4 Langkah Menuju keselamatan kerja?
👉 Upaya pencegahan kecelakaan kerja meliputi 4 langkah yaitu:
- Identifikasi risiko.
- Penilaian risiko.
- Pengendalian risiko.
- Pemantauan dan inspeksi.